Kediri,Wartapanjalu.com– Di warung kopi sudut Jalan Semeru, Kota Kediri, keluhan itu terasa nyata. Tahun ajaran baru selalu datang bersama dua rasa: bangga melihat anak naik kelas, dan cemas menatap harga seragam yang kian mencekik kantong.
Kecemasan itu ditangkap Supriyo, Dewan Pengawas Saroja. Ia mengaku kebanjiran aduan dari warga kelas bawah yang kebingungan mencari biaya perlengkapan sekolah.
“Masyarakat kita sedang menjerit, bingung bagaimana membiayai seragam. Lucunya, banyak yang mengadu ke Saroja. Padahal, yang memegang kendali APBD itu Wali Kota, bukan kami,” ujar Supriyo, Selasa (14/7/2026).
Supriyo menyayangkan kondisi ini terjadi di kota yang kerap disebut sejahtera. Menurutnya, anggaran Pemkot Kediri lebih dari cukup untuk menggratiskan seragam. Ia bahkan mendesak Wali Kota mengambil diskresi, misalnya menggandeng BPR Kota Kediri untuk kredit lunak atau dana hibah.
Saroja disebut sudah melayangkan surat resmi ke DPRD Kota Kediri lima hari lalu untuk memfasilitasi keluhan ini. Namun hingga kini belum ada respons memuaskan.
Setelah Dikritik, Pemkot Kediri Gelontorkan Rp5,6 Miliar
Di tengah desakan itu, Pemkot Kediri akhirnya mengumumkan kabar baik. Dinas Pendidikan memastikan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP kembali digulirkan tahun 2026 dengan anggaran lebih dari Rp5,6 miliar.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, A. Wartjiantono, menyebut proses pengadaan sedang dimatangkan.
“Kalau mengacu tahun kemarin, total anggaran sekitar Rp 5 miliar. Untuk nilai pastinya tahun ini masih proses,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (14/7/2026).
Total anggaran dibagi untuk dua jenjang. Untuk SD disiapkan pagu Rp2.042.466.000. Sementara SMP mendapat alokasi lebih besar, yakni Rp3.639.458.000. Program ini menyasar sekitar 4.000 siswa SD dan 6.000 siswa SMP negeri maupun swasta di Kota Kediri.
Hanya 3 Jenis Seragam, Dibagikan Pertengahan September
Tahun ini, Dinas Pendidikan hanya membagikan tiga jenis seragam utama: seragam nasional merah-putih untuk SD dan biru-putih untuk SMP, seragam Pramuka, serta seragam olahraga. Tidak ada seragam khas daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun ini hanya tiga jenis seragam tersebut yang dibagikan. Untuk seragam khas atau batik tidak ada,” tegas Wartjiantono.
Soal ukuran, siswa SD akan mendapat kain atasan 1,5 meter dan bawahan 1 meter. Untuk SMP, atasan tetap 1,5 meter, sementara bawahan 2 meter. Seragam olahraga dibuat dari katun poliester pada atasan agar menyerap keringat dan bawahan poliester yang kuat serta lentur.
Namun, wali murid harus sedikit bersabar. Seragam baru akan dibagikan serentak pertengahan September 2026. Pemenang pengadaan diperkirakan baru ditentukan akhir Agustus. Artinya, di minggu pertama sekolah, banyak orang tua tetap harus menalangi dulu biaya seragam anak.
Pakai E-Katalog dan Uji Lab, Cegah Kain Asal Jadi
Dinas Pendidikan menegaskan pengadaan dilakukan transparan lewat sistem e-purchasing di aplikasi e-katalog, bukan lelang konvensional. Proses mini kompetisi ditargetkan tayang minggu depan.
“Saat ini posisinya sudah selesai perencanaan dan kami sudah konsultasi ke bagian Barang dan Jasa. Kemarin ada sedikit revisi, tapi spesifikasi teknisnya sekarang sudah keluar,” tutur Wartjiantono.
Untuk menjaga kualitas, setiap contoh kain dari rekanan wajib uji laboratorium selama satu minggu di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil milik Kemenperin di Yogyakarta.
“Kami tidak ingin gegabah menerima kain yang mudah rusak atau panas saat dipakai anak-anak beraktivitas,” katanya.
Meski program ini menjawab keresahan warga, muncul pertanyaan: mengapa kebijakan baru masif setelah keluhan mencuat? Dan apakah pembagian di pertengahan September cukup membantu, mengingat tahun ajaran baru sudah berjalan sejak Juli?
Untuk 10.000 siswa SD-SMP di Kota Kediri, bantuan ini jelas meringankan. Tapi bagi orang tua yang sudah telanjur utang untuk beli seragam di awal masuk sekolah, bantuan ini mungkin terasa telat datang.
