Kediri,Wartapanjalu.com—Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class (FJClass) Sesi 2 yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Bandar, Kota Kediri, Kamis (27/8/2026) Sore.
Kegiatan yang berlangsung hingga petang ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Financial Journalist Class Sesi 2 ini mengusung tema “Menguatkan Ekosistem Syariah: Peran OJK dan FKIJK dalam Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah”.
Pada kegiatan ini membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah diikuti jurnalis dari berbagai media di wilayah Kediri dan Madiun Raya.
Selain membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 kategori syariah serta karakteristik dan produk jasa keuangan syariah.
Pemahaman itu diharapkan dapat menjadi bekal bagi insan pers dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan syariah secara edukatif dan berimbang kepada masyarakat.
Kegiatan diawali sambutan Kepala OJK Kediri selaku Pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, yang juga menyampaikan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks Literasi dan Inklusi Keuangan secara umum mengalami peningkatan meskipun indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah stagnan dan cenderung menurun.
Indeks Literasi Keuangan Syariah nasional tercatat sebesar 43,07%, sementara indeks inklusi tercatat sebesar 13,24%. Angka itu masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57% dan inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%, dengan gap masing-masing 26,50% dan 80,37%.
Kondisi serupa juga terlihat di Jawa Timur. Pada 2026, indeks literasi keuangan syariah Jawa Timur berada di 43,41%, dibandingkan indeks literasi keuangan komposit sebesar 72,07%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,64%, dibandingkan indeks inklusi komposit sebesar 91,86%.
Data itu menunjukkan secara nasional maupun di Jawa Timur, pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
Gambaran itu juga tercermin dari struktur industri jasa keuangan di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Dari 65 bank umum, terdapat 8 bank umum syariah (12,3%) dan 57 bank umum (87,7%).
Pada kelompok BPR, dari total 62 lembaga, terdapat 9 BPRS (14,5%) dan 53 BPR (85,5%). Sementara pada sektor lembaga keuangan mikro, terdapat 4 LKMS (23,5%) dan 13 LKM (76,5%) dari total 17 LKM.
“Data hasil SNLIK dan sebaran kantor LJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional/non-syariah. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah,” jelasnya.
Karena itu, pengembangan keuangan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab industri, tetapi membutuhkan sinergi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin mengenal, memahami, dan pada akhirnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sesuai kebutuhan.(Dhy/Her)
