Sebanyak 3.637 Agen Perlinsos Telah Terdaftar, Pemkab Kediri Menargetkan 122.393 KK Penerima Bansos Terdigitalisasi hingga Akhir 2026
Kediri,WartaPanjalu.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam percepatan digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kediri semakin tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat dari berbagai latar belakang didorong menjadi agen Perlinsos. Sebelum menjalankan peran tersebut, calon agen harus melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Mas Dhito menilai, keterlibatan masyarakat melalui gerakan tersebut penting karena warga di lingkungan sekitar dinilai lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi tetangganya.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Senin (12/10/2026).
Ia berharap, digitalisasi data Perlinsos dapat meningkatkan ketepatan penerima bantuan. Warga yang secara ekonomi tergolong miskin, tetapi belum mendapatkan bansos, juga dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan.
Untuk mendukung program tersebut, Mas Dhito meminta jajarannya mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan menjadi agen Perlinsos.
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk memperluas aktivasi IKD.
Selain pelayanan di titik yang telah tersedia, Dukcapil juga melakukan jemput bola ke desa-desa guna mempercepat aktivasi bagi masyarakat.
Pada September 2026, pelayanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo. Kegiatan tersebut berhasil melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD.
Program serupa berlanjut pada Oktober 2026 dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Dukcapil Kabupaten Kediri juga menggandeng sejumlah pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Dukcapil berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Polres Kediri untuk memberikan pelayanan aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos. Dalam kegiatan itu, sebanyak 388 anggota Polres Kediri dilayani untuk mendukung program digitalisasi perlindungan sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan digitalisasi Perlinsos membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang dinilai benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur, mulai TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.
Dari kebutuhan sebanyak 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, hingga saat ini tercatat 3.637 orang telah terdaftar. Dengan demikian, masih diperlukan tambahan 88 agen untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.
“Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos,” beber Subur.
Berdasarkan data Pemkab Kediri, dari total 615.926 kepala keluarga (KK), sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Namun, dari jumlah tersebut, baru 20.538 KK yang telah terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos. Artinya, masih terdapat 101.855 KK yang perlu menjalani proses digitalisasi data untuk mencapai target terhadap seluruh KPM bansos yang telah tercatat.
Pemkab Kediri menargetkan digitalisasi data terhadap 122.393 KK penerima bansos tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir 2026.
“Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” pungkasnya.(Sum/Her)
