Kediri,WartaPanjalu.com— Hampir dua tahun sudah roda Pemerintahan Kota Kediri berjalan di bawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Gus Qowim sejak resmi dilantik pada Februari 2025 lalu. Memasuki periode 2025–2030, kinerja duet kepemimpinan ini mulai menuai beragam catatan dan penilaian kritis dari berbagai lapisan masyarakat.
Catatan evaluasi tersebut mengemuka dalam obrolan hangat namun penuh makna yang digelar di Sekretariat Saroja, kawasan lereng Gunung Klotok sisi barat Kota Kediri—lokasi yang kini populer dengan sebutan “Omah Sampah”—pada Selasa malam (27/10/2026).
Sorotan Kemunduran Sektor dan Pemangkasan Anggaran Pusat
Tuan rumah sekaligus Dewan Pengawas LSM SAROJA, Supriyo, membuka diskusi dengan nada prihatin. Di hadapan para tokoh yang hadir, ia bahkan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada warga Kota Kediri karena merasa ikut bertanggung jawab atas terpilihnya kepemimpinan saat ini. Menurut pandangannya, tata kelola pemerintahan di Kota Kediri justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
”Secara pribadi saya prihatin dengan kondisi Pemerintahan Kota Kediri di dua tahun terakhir. Menurut keyakinan saya, ada kemunduran jika dibandingkan dengan periode sebelumnya,” ujar Supriyo.
Ia menegaskan, penilaian tersebut didasari oleh banyaknya keluhan yang mengalir langsung dari warga maupun media sosial. Kekecewaan publik makin menguat seiring beredarnya kabar pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat untuk Kota Kediri yang bernilai fantastis, yakni sekitar Rp160 miliar. Hal ini dinilai sebagai dampak langsung dari rendahnya penyerapan anggaran daerah.
Buntut Sekda Belum Definitif dan Tingginya SILPA
Dari sudut pandang legislatif, anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN, Ricky Dio Febrian, memberikan klarifikasi terkait tersendaknya pembahasan APBD Tahun 2027. Menurut Dio, skorsing pembahasan terjadi akibat belum adanya Sekretaris Daerah (Sekda) yang definitif di lingkup Pemkot Kediri.
Dio menegaskan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal, termasuk memberikan masukan hingga peringatan tegas agar posisi Sekda segera diisi secara permanen. Langkah ini penting agar pembahasan anggaran tidak cacat hukum.
Selain itu, Dio mengonfirmasi kebenaran informasi pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Penyebab utamanya adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Kediri yang mencatatkan rekor baru.
”Wajar saja Pemerintah Pusat memotong, karena baru kali ini SILPA Kota Kediri menyentuh angka Rp400 miliar. Ini seakan menjadi bukti lemahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah,” terang Dio dengan nada prihatin.
Komunikasi Eksekutif–Legislatif Masih Membeku
Sementara itu, Direktur Media Kediri Tangguh, Nanang Priyo Basuki, menyoroti belum terjalinnya keharmonisan dan komunikasi yang sehat antara pihak eksekutif, legislatif, serta masyarakat luas selama dua tahun terakhir.
”Jika menyimpulkan perbincangan malam ini, belum ada komunikasi yang baik antar-lembaga maupun kepada publik. Dampaknya, kebijakan yang dikeluarkan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ungkap Nanang
Sejauh ini Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Sugeng saat dikonfirmasi jurnalis alasan terhambatnya pembahasan RAPBD 2027 dan Berkurangnya Tranfer dari Pemerintah Pusat karena diduga kurang mendukung Program Nasional belum memberikan penjelasan detail atas hal itu.
“Sory mas bro pagi2 ribet dengan rumah heee,”jawabnya singkat,”Rabu (28/10/2026)pagi
Di sisa masa jabatan Pemerintahan Wali Kota Vinanda dan Gus Qowim, masyarakat kini menggantungkan harapan besar agar Pemkot Kediri segera melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah konkret dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sangat dinantikan demi membawa Kota Kediri kembali ke arah yang lebih baik.(Sum/Dhi/Her)
