Kuasa hukum terdakwa mengajukan restorative justice, pihak korban terbuka berdamai dengan syarat kerugian dikembalikan dan hak-haknya dipenuhi.
Kediri,WartaPanjalu.com – Kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang menyeret Yesi Maharani (YM), istri seorang anggota polisi asal Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, mulai bergulir di meja hijau. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (16/11/2026), tim penasihat hukum terdakwa langsung membuka peluang penyelesaian perkara melalui restorative justice (RJ).
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut berlangsung di Ruang Cakra sekitar pukul 13.30 WIB. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewanti Nur Indrati membacakan dakwaan terkait dugaan penipuan yang melibatkan dokumen kendaraan dan transaksi uang senilai Rp150 juta.
Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Danan Prabandaru, mengatakan upaya perdamaian sebenarnya telah ditempuh sejak perkara masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian. Namun, upaya tersebut tidak berlanjut hingga perkara akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.
“Sebetulnya dari awal itu sudah ada upaya RJ, sejak proses penyelidikan di Polres bahkan sudah ada proses RJ. Tapi kita tidak tahu pasti kenapa proses RJ itu tidak bisa terlaksana dengan baik,” ujar Danan.
Menurutnya, pihak terdakwa sempat menerima informasi bahwa saksi pelapor berkeinginan mencabut laporan. Komunikasi antara kedua belah pihak bahkan disebut sempat mengarah pada penyelesaian secara kekeluargaan.
Karena itu, pihaknya berharap majelis hakim memberikan kesempatan untuk kembali membuka ruang perdamaian.
“Oleh karena itu, di persidangan ini kami minta hakim untuk diberikan kesempatan RJ. Yang penting, sebenarnya kedua pihak ini ingin berdamai,” jelasnya.
Danan menambahkan, tim penasihat hukum akan mempelajari berkas perkara sekaligus kembali menghubungi pihak pelapor untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian.
Senada, kuasa hukum terdakwa lainnya, Luka Fardani, menyebut hubungan komunikasi antara terdakwa dan korban sebelumnya sempat berjalan baik. Bahkan, keduanya pernah dipertemukan dalam proses mediasi di kepolisian.
“Sudah ketemu di kepolisian, dimediasi, sudah berpelukan, nangis-nangis. Sudah ada keinginan untuk mencabut laporan,” ungkap Luka.
Ia mengatakan, dalam proses komunikasi sebelumnya juga sempat dibicarakan pengembalian kerugian korban secara bertahap. Namun, kondisi terdakwa yang saat itu menjalani penahanan disebut menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembayaran.
Meski demikian, pihaknya memastikan akan kembali mengupayakan jalur restorative justice melalui proses persidangan.
“Kami akan menggunakan upaya ini (restorative justice) dalam persidangan,” tegasnya.
Korban Minta Kerugian Dikembalikan
Di sisi lain, kuasa hukum korban, Suwandi, menyatakan tidak menutup pintu terhadap tawaran perdamaian dari pihak terdakwa. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus dibarengi iktikad baik, terutama pengembalian kerugian yang dialami kliennya.
“Kami membuka ruang apabila pihak terdakwa memiliki iktikad baik. Dalam arti, kerugian-kerugian yang dialami klien kami dikembalikan. Kami akan memfasilitasi untuk melakukan restorative justice,” kata Suwandi.
Menurutnya, keinginan berdamai harus diwujudkan melalui kesepakatan konkret. Pemenuhan hak korban menjadi salah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses tersebut.
Suwandi juga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi restorative justice dari penasihat hukum maupun terdakwa.
Selain pengembalian kerugian materiil, dokumen kendaraan, termasuk BPKB yang menjadi bagian dari perkara, juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan perdamaian.
Berawal dari Pengurusan Blokir Truk
Sementara itu, berdasarkan uraian dakwaan JPU Dewanti Nur Indrati, perkara ini bermula dari persoalan pemblokiran kendaraan truk milik korban, Titik Hariyani.
Terdakwa diduga menawarkan bantuan untuk mengurus pembukaan blokir kendaraan tersebut dengan meminta dua dokumen, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Dalam perkembangannya, terdakwa disebut menghubungi salah seorang saksi dan menyampaikan bahwa Titik membutuhkan uang putaran sebesar Rp150 juta.
Terdakwa juga diduga menjanjikan akan mengurus kembali BPKB dalam waktu satu minggu dengan kesepakatan imbalan sekitar delapan persen.
Sejumlah dokumen kendaraan, termasuk BPKB atas nama pihak lain maupun milik korban, turut diuraikan dalam dakwaan jaksa. Rangkaian penyerahan dokumen dan transaksi tersebut kini menjadi bagian dari materi pemeriksaan di persidangan.
Meski kedua pihak sama-sama membuka peluang perdamaian, realisasi restorative justice masih membutuhkan kesepakatan konkret, termasuk penyelesaian kerugian yang dialami korban.
Proses hukum terhadap Yesi Maharani tetap berjalan sesuai tahapan persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 November 2026, di PN Kabupaten Kediri.(Sum/Her)
