Kediri,Wartapanjalu.com– Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Ngasem, Kabupaten Kediri, Senin (13/7/2026), jadi perhatian Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Dalam kunjungannya, Mas Dhito — sapaan akrab bupati — menemukan sejumlah persoalan yang langsung jadi sorotan, mulai dari keselamatan siswa hingga beban biaya seragam. Hanindhito Himawan Pramana
Masih Banyak Siswa SMP Nekat Bawa Motor ke Sekolah
Sambil berdialog dengan siswa baru yang masih berseragam putih-merah, Mas Dhito mengaku kaget. Dari 4 kelas yang dikunjungi, masih banyak siswa di bawah umur yang sudah mengendarai motor sendiri ke sekolah.
“Yang pertama adalah penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan oleh siswa-siswi di bawah umur. Jadi belum punya SIM, belum boleh bawa motor, sudah bawa motor. Dan rata-rata nggak pakai helm,” tegas Mas Dhito di hadapan awak media.
Menurutnya, hal ini bukan hanya urusan sekolah, tapi tanggung jawab bersama. “Tadi itu banyak banget,” tambahnya. Mas Dhito menekankan, keselamatan anak harus jadi prioritas utama dan butuh sinergi antara sekolah, pemkab, serta orang tua.
Seragam Gratis, Tidak Boleh Ada Pungutan di Sekolah
Selain soal lalu lintas, Mas Dhito juga memastikan tidak ada siswa yang terbebani biaya seragam. Ia sempat bertanya langsung ke para siswa. Rata-rata mereka sudah punya 4 jenis seragam: putih-biru, pramuka, olahraga, dan seragam khas sekolah.
“Tadi saya tanya, kalau ada yang keberatan silakan mengajukan keberatan dan kita berikan gratis,” ujarnya.
Mas Dhito menegaskan tidak ingin ada siswa PAUD hingga SMP yang gagal sekolah hanya karena tidak mampu beli baju. Ia juga melarang keras pungutan liar. “Kalau ada yang keberatan atau mungkin ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, tolong kami dilaporkan,” tegasnya.
Pesan Tegas: Stop Bullying Sejak Hari Pertama MPLS
Di hadapan peserta MPLS, Mas Dhito menitipkan empat pesan: rajin belajar, bijak pakai gawai, hormat ke orang tua, dan setop perundungan. Ia mengingatkan, bullying tidak hanya fisik.
“Saya menjelaskan bahwa bullying itu tidak hanya fisik, tapi verbal itu juga bagian dari bullying,” katanya. Ia ingin MPLS jadi awal terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.
Pendidikan Jadi Kunci Putus Rantai Kemiskinan
Mas Dhito kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah program prioritas Pemkab Kediri. Selain membangun sekolah unggulan, tiap tahun Pemkab menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk beasiswa.
“Ya karena saya percaya sampai dengan hari ini bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan, paling cepat itu adalah dengan pendidikan,” ucapnya.
Ia mencontohkan lulusan SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri. Banyak yang berasal dari keluarga petani, penjual degan, hingga kuli bangunan, kini kuliah di Universitas Brawijaya, ITS, hingga UNESA.
Disdik: MPLS Wajib Ramah, Tanpa Plonco dan Iuran
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyatakan siap menindaklanjuti arahan bupati. Pengawasan MPLS akan diperketat untuk memastikan tidak ada perploncoan, bullying, maupun iuran.
“MPLS yang ramah ya artinya tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh ada iuran apapun terkait MPLS,” tegas Muhsin.(Nang)
Komentar