Kediri,Wartapanjalu.com – Kabupaten Kediri berada di lingkaran ancaman bencana yang kompleks. Dari erupsi Gunung Kelud, tanah longsor di kawasan lereng Wilis, hingga banjir musiman di bantaran sungai, semua bisa datang sewaktu-waktu.
Menyadari risiko itu tak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah, BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kediri duduk satu meja.
Pertemuan strategis itu digelar di Kantor BPBD Kabupaten Kediri, Selasa (8/9/2026).
Tidak Hanya Datang Saat Bencana
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Ariyanto, menegaskan FPRB bukan sekadar pelengkap. FPRB adalah jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan denyut nadi masyarakat di lapangan.
“BPBD punya kewenangan dan sumber daya, FPRB punya jaringan komunitas, akademisi, dan relawan yang sangat dekat dengan warga. Kolaborasi ini penting agar edukasi, mitigasi, hingga penanganan darurat bisa berjalan cepat, tepat, dan benar-benar menyasar kebutuhan warga,” ujar Ariyanto.
Menurutnya, paradigma lama harus ditinggalkan. Penanggulangan bencana tidak lagi soal siapa yang paling cepat datang saat kejadian, tapi siapa yang paling siap jauh sebelum bencana itu datang.
Pencegahan, edukasi, pemetaan ancaman, dan peningkatan kapasitas warga justru menjadi kunci untuk menekan korban dan kerugian sejak dini.
Membangun Warga yang Tangguh, Bukan Hanya Dibantu
Senada, Ketua FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wahyu Djatmiko, menyebut FPRB hadir sebagai ruang temu lintas unsur. Dari komunitas, akademisi, hingga relawan, semua dirangkul untuk melahirkan program mitigasi yang membumi.
“FPRB berkomitmen terus mendampingi masyarakat, terutama di kawasan rawan bencana, agar punya ketangguhan mandiri. Sinergi dengan BPBD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan strategi ke depan,” ungkapnya.
Hari menekankan, warga di wilayah rawan tidak boleh hanya menjadi objek penerima bantuan. Mereka harus menjadi subjek, yang punya pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menyelamatkan diri dan lingkungannya sendiri.
Kunci: Kenali Risiko Sejak Dini
Pertemuan ini menjadi penanda perubahan pola penanganan bencana di Kabupaten Kediri: lebih terencana, lebih kolaboratif, dan berbasis masyarakat.
Harapannya satu, kesadaran warga terhadap potensi bencana di sekitarnya semakin kuat.
Karena semakin dini risiko dikenali, semakin siap masyarakat menghadapinya. Dan semakin siap masyarakat, semakin kecil pula peluang jatuhnya korban jiwa dan kerugian material saat bencana benar-benar terjadi.
Kesiapsiagaan bukan soal bagaimana panik saat bencana datang, tapi bagaimana kita membangun ketangguhan bersama, jauh sebelum bencana itu mengetuk pintu.(Sum/Her)
Komentar