Mas Dhito Tegaskan KDKMP Bukan Pesaing Pedagang, Zulkifli Hasan Bidik Distribusi Subsidi Tepat Sasaran hingga Serap Gabah Petani
Kediri,WartaPanjalu.com — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai bergerak menjadi ujung tombak distribusi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kediri. Sebanyak 78 gerai telah beroperasi, disiapkan bukan sekadar sebagai pusat ekonomi desa, tetapi juga jalur resmi penyaluran barang bersubsidi dan bantuan sosial dari pemerintah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, kehadiran koperasi yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan untuk mematikan atau menyaingi usaha milik masyarakat. Sebaliknya, KDKMP diarahkan untuk memastikan kebutuhan bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram hingga pupuk, dapat disalurkan kepada warga yang berhak.
Penegasan itu disampaikan Mas Dhito saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito.
Menurutnya, Pemkab Kediri mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam pengadaan lahan untuk pembangunan gerai. Keberadaan KDKMP di setiap desa dan kelurahan diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi sekaligus memperluas pelayanan pemerintah.
Tak hanya gas melon dan pupuk, koperasi ini juga diproyeksikan menjadi saluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Layanan perbankan dan dukungan permodalan usaha melalui PNM Mekaar dengan bunga ringan juga direncanakan terintegrasi dalam ekosistem KDKMP.
343 Gerai Sudah Terbangun, SLF Jadi Perhatian
Di Kabupaten Kediri, pembangunan KDKMP telah menjangkau 343 dari total 344 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, 78 gerai dilaporkan telah beroperasi.
Di tengah percepatan pembangunan, Mas Dhito mengingatkan pentingnya memastikan seluruh aspek perizinan dan kelayakan bangunan terpenuhi. Salah satu yang menjadi perhatian ialah Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Pemeriksaan SLF menjadi bagian dari upaya memastikan bangunan gerai memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, percepatan pembangunan tetap berjalan seiring dengan ketertiban administrasi dan perizinan.
Zulkifli Hasan: Koperasi Harus Putus Kebocoran Subsidi
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menaruh harapan besar terhadap operasional KDKMP. Kehadiran koperasi di tingkat desa diharapkan mampu menekan kebocoran distribusi barang bersubsidi sekaligus memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
KDKMP juga diproyeksikan mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi desa, yakni sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat. Dengan mekanisme ini, hasil panen petani diharapkan memiliki kepastian penyerapan.
Zulkifli mencontohkan gabah yang dijual petani dengan harga di bawah Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga pemerintah. Dalam kondisi tersebut, koperasi dapat berperan membeli hasil panen agar petani memperoleh harga sesuai ketentuan.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terang Zulkifli.
Melalui skema tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran subsidi dan bansos, tetapi juga penggerak ekonomi lokal. Tantangannya, koperasi harus mampu menjalankan distribusi secara transparan, memastikan bantuan tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata bagi petani dan masyarakat desa.(Sum/Her)
