Kediri,WartaPanjalu.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mengakselerasi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat perdesaan. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui agenda Sosialisasi dan Penguatan Kemitraan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang digelar di Balai Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga, kader KB, serta tokoh masyarakat setempat ini berfokus pada integrasi program pemberdayaan keluarga guna menekan angka stunting serta mengoptimalkan peran vital unit keluarga.
BKKBN Pusat Tekankan Pentingnya Siklus Hidup dan 8 Fungsi Keluarga
Perwakilan BKKBN Pusat, drg. Widwiono, M.Kes., menegaskan bahwa pencapaian SDM berkualitas tidak bisa dipisahkan dari peran dasar keluarga. Menurutnya, Kampung KB bukan sekadar tempat pelayanan kontrasepsi, melainkan wadah integrasi pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan siklus kehidupan.
“Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi sehat, mandiri, dan sejahtera. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana keluarga menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal, mulai dari fungsi keagamaan, kasih sayang, perlindungan, hingga ekonomi dan lingkungan,” ujar drg. Widwiono saat menyampaikan pemaparannya di Balai Desa Purwokerto.
Beliau menambahkan bahwa implementasi lima program prioritas—seperti Gerakan Orang Tua Cega Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Lansia Berdaya (Sidaya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), hingga optimalisasi Super Apps Indonesia, harus benar-benar menyasar kelompok kegiatan di tingkat akar rumput seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKA.
Perluasan Kampung KB dan Penguatan Regulasional di Jawa Timur
Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Sofia Hanik, MM, menyampaikan bahwa optimalisasi Kampung KB di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri, mengacu pada amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 serta Surat Edaran Bupati Kediri.
“Penguatan tatalaksana pelayanan dasar serta penyediaan data kependudukan yang akurat di desa menjadi kunci dasar. Melalui kolaborasi ini, kita mendorong agar cakupan rujukan dan perubahan perilaku hidup sehat di tengah keluarga dapat meningkat secara signifikan,” terang Sofia Hanik.
Ia juga mengapresiasi keaktifan para kader dan pihak pemerintah desa di Ngadiluwih yang secara konsisten mengawal keberlanjutan program pembangunan keluarga.
Dukungan DPR RI untuk Kesejahteraan Masyarakat Kediri
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Dapil Jatim VI, Pulung Agustanto, S.I.P., turut memberikan dukungan penuh terhadap kemitraan strategis antara BKKBN dan pemerintah daerah.
Pulung menekankan bahwa sinergi antara kebijakan pusat dan daerah harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat di desa. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar kesehatan dan kesejahteraan keluarga di daerah pemilihan Jawa Timur VI.(Sum/Her)
