Kurang dari enam jam setelah kejadian, Kapolres temui korban dan kuasa hukum. Atribut kedinasan hingga senjata api terduga pelaku diamankan.
Kediri,WartaPanjalu.com – Keributan yang diduga melibatkan seorang oknum perwira polisi dengan warga sipil terjadi di salah satu rumah makan ternama di Kota Kediri, Selasa (10/11/2026). Insiden saat jam makan siang itu nyaris berujung baku hantam dan membuat pengunjung terkejut.
Oknum anggota kepolisian tersebut diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga berinisial HS. Ketegangan di lokasi akhirnya dilerai setelah Supriyo, Dewan Pengawas SaRoJa (Sahabat Boro Jarakan) sekaligus kuasa hukum korban, turun tangan.
Informasi yang dihimpun, perselisihan diduga bermula dari tuduhan bahwa HS telah melaporkan oknum perwira tersebut kepada atasannya. Tuduhan itu kemudian memicu perdebatan hingga berujung dugaan tindakan kekerasan.
Merespons kejadian tersebut, Kapolres Kediri AKBP Dr. Moh. Wahyudin Latif bergerak cepat. Bahkan, kurang dari enam jam setelah insiden, Kapolres langsung menemui korban bersama kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti laporan dan memastikan proses penanganan berjalan.
“Kami telah melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP. Prosesnya akan dilakukan secara prosedural, sesuai SOP, serta berkoordinasi dengan satuan atas dan aturan kode etik internal,” tegas AKBP Wahyudin Latif.
Sebagai langkah pengamanan, sejumlah fasilitas kedinasan yang melekat pada terduga pelaku juga langsung diamankan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko keamanan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sementara itu, Supriyo mengapresiasi respons cepat Kapolres Kediri yang langsung menemui korban dan menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Bapak Kapolres yang bahkan dalam waktu kurang dari enam jam sudah datang menemui kami dan menindaklanjuti peristiwa ini. Segala atribut, jabatan, hingga senjata api yang bersangkutan langsung dipreteli demi keamanan bersama,” ujar Supriyo.
Meski mengapresiasi langkah kepolisian, pihak kuasa hukum bersama aliansi masyarakat dan sejumlah LSM di Kediri memastikan akan terus mengawal perkara tersebut hingga tuntas.
Mereka juga mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), baik di tingkat Polda Jawa Timur maupun Mabes Polri.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada prosedur hukum yang berlaku. Namun jika terbukti bersalah, kami berharap yang bersangkutan tidak layak lagi menyandang status sebagai anggota Polri,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat. Publik menunggu keseriusan institusi kepolisian dalam mengusut dugaan pelanggaran tersebut, sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional tanpa pandang bulu.(Sum/Di/Her)
Komentar