DPRD Kawal Anggaran Rp983 Juta, Namun Warga Genukwatu Belum Puas dengan Usulan Bantuan Beras 30 Kilogram per Tahun
Kediri,WartaPanjalu.com – Kesabaran warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terhadap persoalan kompensasi dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto kembali diuji. Setelah sekitar 30 tahun hidup berdampingan dengan aktivitas pembuangan sampah, warga kini menuntut kompensasi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK).
Tuntutan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026). Namun, pertemuan yang menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Camat Badas, Kepala Desa Sekoto, serta Aliansi Warga Dusun Genukwatu itu belum menghasilkan keputusan konkret.
Perwakilan warga, Sulton Rosidin, menegaskan masyarakat belum puas dengan hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, pembahasan masih sebatas usulan tanpa kepastian mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang benar-benar bisa diterima warga.
“Dalam RDP tadi masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan. Salah satu persoalan utama adalah besaran kompensasi yang dinilai belum layak,” tegas Sulton usai RDP.
Ia menyebut, sekitar 200 KK di Dusun Genukwatu menjadi bagian dari masyarakat yang memperjuangkan kompensasi tersebut. Warga mengusulkan bantuan sebesar Rp5 juta per KK sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap dampak keberadaan TPA selama puluhan tahun.
Selama ini, bantuan yang diterima masyarakat masih berupa beras. Pada awal pemberian sekitar 2010, warga hanya mendapatkan 5 kilogram beras per KK. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 15 kilogram setiap tahun.
Kini, DLH mengusulkan peningkatan bantuan menjadi 30 kilogram beras per KK per tahun. Namun, bagi masyarakat, tambahan beras tersebut belum menjawab tuntutan kompensasi yang mereka perjuangkan.
“Sudah sekitar 30 tahun warga terdampak. Kami berharap ada perhatian yang lebih layak, bukan sekadar peningkatan bantuan beras,” menjadi inti tuntutan yang disampaikan warga.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat dan meminta penjelasan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Totok mengungkapkan, DLH telah mengajukan peningkatan bantuan beras dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK setiap tahun. Untuk mendukung program tersebut, terdapat usulan anggaran sekitar Rp983 juta.
“Ini sudah diajukan oleh eksekutif. Kami juga sudah melihat rincian anggarannya. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2027. Kami di Komisi III akan mengawal agar usulan anggaran sekitar Rp983 juta ini bisa disetujui,” ungkap Totok.
Meski demikian, anggaran tersebut belum final. Usulan masih harus melewati pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri dalam penyusunan RAPBD 2027.
Totok juga memastikan tuntutan warga terkait kompensasi dalam bentuk uang telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya.
“Terkait tuntutan warga mengenai kompensasi dalam bentuk uang, kami menerima aspirasi tersebut dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Sebab, bagi warga Genukwatu, persoalan TPA Sekoto bukan sekadar urusan pengelolaan sampah, melainkan juga menyangkut dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Warga kini menunggu langkah nyata pemerintah. Bukan hanya janji peningkatan bantuan, tetapi keputusan konkret mengenai kompensasi yang dinilai sepadan dengan dampak keberadaan TPA Sekoto.(Sum/Her)











Komentar