Kediri,Wartapanjalu.com–Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi momentum penting bagi seluruh elemen daerah untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bangsa melalui aksi nyata. Di era modern ini, implementasi kebangkitan harus diarahkan pada akses pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi. Menurutnya, esensi perjuangan Boedi Oetomo pada tahun 1908 silam yang menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pengajaran harus diwujudkan dalam bentuk jaminan pendidikan yang ramah kantong di Kota Kediri.
“Kebangkitan nasional itu fondasinya adalah kecerdasan bangsa. Maka dari itu, implementasi paling mendasar saat ini adalah menghadirkan pendidikan murah dan berkualitas. Jangan sampai ada anak-anak di Kota Kediri yang putus sekolah hanya karena kendala biaya biaya seragam, buku, atau operasional lainnya,” ujar Imam Wihdan Zarkasyi, Rabu (20/5).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa akses pendidikan murah merupakan modal utama untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Jika beban biaya pendidikan orang tua dapat ditekan, maka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Kediri akan semakin melesat.
Selain sektor pendidikan, Imam juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi akar rumput melalui stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Momentum Harkitnas harus dijadikan pemantik untuk mempercepat digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur daerah.
“Kita sedang berada di era transisi yang menuntut kualitas SDM tinggi. Tanpa adanya jaminan pendidikan yang murah dan inklusif, kita akan tertinggal. Fraksi Golkar akan terus mengawal kebijakan anggaran agar berpihak pada pembebasan biaya-biaya pendidikan yang memberatkan warga, sekaligus mendorong program ketahanan pangan dan gizi generasi muda,” tegasnya.
Peringatan Harkitnas tahun ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan menjadi komitmen kolektif antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik.(Nang)
Komentar