Catatan Reses Jahe Ketan Pak Lek Imam, Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Juni 2026
Kediri,Wartapanjalu.com — Pagi itu di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri, riuh rendah suara khas pasar tradisional terasa berbeda. Di sebuah sudut yang sama selama dua puluh tahun terakhir, seorang pedagang ayam asal Bandar Kidul tetap cekatan membersihkan dagangannya. Namun, raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegundahan.
”Pak Lek, pasar iki sepi terus. Bedo karo biyen (Pak Lek, pasar ini sepi terus. Beda dengan dulu),” keluhnya.
Dulu, sebelum petak-petak pasar mulai lapuk dan lantai menjadi becek setiap kali hujan turun, dagangan ayamnya selalu ludes sebelum siang. Kini, ayam yang dipotong sejak subuh seringkali masih utuh hingga azan zuhur berkumandang.
Dampak sepinya pasar langsung memukul dapur rumah tangga. Bu Sri, salah satu warga setempat, menceritakan bagaimana ia harus memutar otak agar asap dapur tetap mengepul.
”Yo dikurangi, Pak Lek. Lawuh sing biasane daging, saiki tahu tempe wae. Wong cilik yo kudu ngerti kahanan (Ya dikurangi, Pak Lek. Lauk yang biasanya daging, sekarang tahu tempe saja. Wong kecil ya harus mengerti keadaan),” tuturnya dengan tawa kecil yang terdengar getir.
Anomali Data DTSEN dan Ancaman Gizi Balita
Cerita dari lapak pasar itu ternyata terhubung erat dengan realitas di meja posyandu. Dua hari sebelumnya, pemandangan kontras terlihat di Meja Pengaduan Posyandu Seruni, Bandar Kidul. Seorang kader kesehatan menunjukkan buku catatan timbang badan anak-anak balita.
Di sana, grafik pertumbuhan beberapa anak tampak melandai, nyaris menyentuh garis kuning—sinyal merah bagi risiko stunting dan kurang gizi.
”Yang ini sebenarnya butuh program tambahan gizi. Tapi pas saya cek di data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), keluarganya nggak masuk kategori miskin. Padahal saya tahu betul kondisinya di lapangan,” ungkap kader tersebut dengan nada gemas.
Dua tempat berbeda, namun bermuara pada satu masalah akut: gizi anak. Pasar yang sepi membuat para ibu terpaksa memangkas kualitas makanan dari protein hewani menjadi tahu tempe. Di sisi lain, karut-marut data kemiskinan membuat anak-anak yang paling membutuhkan bantuan justru terlewat dari program intervensi pemerintah.
Mendobrak Ego Sektoral Demi Ketahanan Pangan
Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri menegaskan bahwa keluhan warga ini tidak boleh berakhir menjadi tumpukan kertas laporan reses di dalam laci. Menurutnya, akar masalah ini terletak pada ego sektoral antar-instansi.
”Pasar Bandar Ngalim butuh revitalisasi. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur fisik, tapi strategi ketahanan gizi kota. Pasar yang hidup adalah gerbang utama menuju dapur warga yang cukup,” Lljelasnya.
Ia mendesak agar data DTSEN yang dipegang oleh kader posyandu, kelurahan, hingga sekolah disinkronisasikan. Tiga instansi kunci—Disperindag yang mengurus pasar, Dinas Kesehatan yang memegang data posyandu, dan pihak Kelurahan yang paling dekat dengan warga—harus duduk bersama. Bukan untuk rapat seremonial, melainkan untuk menyamakan satu data dan satu rencana kerja yang konkret.
Sinergi data ini juga dinilai krusial untuk menyelaraskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah, agar tepat sasaran dan langsung menyasar keluarga yang paling membutuhkan.
Siklus Tiga Pilar: Dewan, Eksekutif, dan Warga
Selama ini, pembangunan kota seringkali berjalan lambat karena masing-masing pihak bekerja dalam sekat-sekat terpisah. Dewan dianggap cukup membuat regulasi, wali kota dan jajaran eksekutif cukup menjalankan program, sementara warga hanya menjadi objek penerima manfaat.
Model kerja linier seperti ini terbukti membuat masalah menggantung tanpa solusi cepat. Anggota DPRD Kota Kediri tersebut menawarkan konsep kolaborasi tiga pilar yang bergerak serentak:
Legislator (DPRD): Tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi mengawal ketat agar kebijakan menjawab langsung jeritan di lapak pasar dan meja posyandu.
Eksekutif (Pemerintah Kota): Memastikan eksekusi berjalan presisi. Pasar yang direvitalisasi harus mampu menghidupkan ekonomi, dan perbaikan data DTSEN harus dijadikan dasar intervensi gizi, bukan sekadar pemenuhan indikator administratif.
Warga Kota: Diposisikan sebagai subjek aktif yang menjadi mata dan telinga, yang paling tahu letak masalah di lapangan sebelum data resmi mencatatnya.
Jika pola ini berjalan, setiap kali anggaran pasar disetujui, pedagang akan dilibatkan sejak awal perencanaan. Setiap kali data kemiskinan diperbarui, kader posyandu memiliki saluran resmi untuk mengoreksi langsung secara real-time.
”Kota ini akan tumbuh sehat bukan dari proyek besar yang gemerlap, melainkan dari pasar yang kembali ramai dan data yang kembali jujur membaca warganya,” pungkasnya.(Nang)
Komentar