Kediri,Wartapanjalu.com– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini tak hanya soal berobat gratis. Lebih dari satu dekade berjalan, JKN terbukti jadi fondasi penting untuk mencetak SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan siap bersaing.
Hal itu ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7). Acara ini jadi bentuk transparansi BPJS Kesehatan ke publik atas pengelolaan JKN sepanjang 2025.
“JKN bukan sekadar jaminan biaya berobat. Ini fondasi agar masyarakat tetap sehat, bisa terus berkarya, dan ikut membangun bangsa tanpa takut jatuh miskin karena sakit,” kata Pujo, sapaan akrabnya.
Hampir Seluruh Penduduk RI Jadi Peserta JKN
Cakupan Peserta Tembus 98,62 Persen
Per 31 Desember 2025, peserta JKN sudah mencapai 282,7 juta jiwa. Artinya, 98,62% penduduk Indonesia kini punya perlindungan kesehatan.
Tingginya kepesertaan sejalan dengan melonjaknya pemanfaatan layanan. Sepanjang 2025, tercatat 725,3 juta kali masyarakat berobat pakai JKN. Kalau dihitung, ada 1,9 juta layanan setiap harinya.
“Angka ini bukti kepercayaan masyarakat tinggi. Layanan kesehatan berkualitas makin gampang diakses, dari Sabang sampai Merauke,” tambah Pujo.
Berobat Makin Gampang Berkat Digitalisasi
Dari Mobile JKN sampai WhatsApp PANDAWA
BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital. Peserta kini bisa urus administrasi lewat Aplikasi Mobile JKN, WhatsApp PANDAWA di 08118165165, atau Care Center 165.
Jaringan fasilitas kesehatan juga terus diperluas. Saat ini ada 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 rumah sakit rujukan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas penunjang yang sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Keuangan Sehat, Kelola Dana Transparan
Raih Opini WTM 12 Tahun Berturut-turut
Pujo memastikan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dikelola hati-hati dan akuntabel. Aset bersih DJS per akhir 2025 tercatat Rp30,04 triliun, cukup untuk membayar klaim 1,88 bulan ke depan. Hasil investasi DJS juga tembus Rp3,94 triliun.
Soal tata kelola, BPJS Kesehatan kembali raih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya berturut-turut. Skor tata kelola organisasi mencapai 97,67, maturitas GRC 4,01, Baldrige Excellence Framework 685, dan Survei Penilaian Integritas KPK 80,48.
Dampak JKN: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun
Selamatkan 8,1 Juta Orang dari Kemiskinan
Manfaat JKN tak berhenti di sektor kesehatan. Kajian LPEM FEB UI menyebut JKN menyumbang Rp129 triliun ke PDB nasional, menciptakan 3,5 juta lapangan kerja, dan memberi efek berganda ke sektor jasa kesehatan hingga industri makanan-minuman.
Yang lebih menyentuh, JKN berhasil menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan periode 2018–2019. Program ini juga melindungi 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya berobat. Setiap kenaikan 1% kepesertaan JKN bahkan mampu menaikkan pengeluaran per kapita 2,71% dan menambah angka harapan hidup hingga 3 tahun.
Tantangan ke Depan: Biaya Kesehatan Naik
26,42% Biaya untuk Penyakit Katastropik
Meski banyak capaian, tantangan tetap ada. Biaya pelayanan kesehatan 2025 tembus Rp191,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya. Sebesar 26,42% dipakai untuk penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan memperkuat upaya promotif-preventif, menjaga kolektabilitas iuran, dan mengendalikan biaya agar JKN tetap berkelanjutan. “Keberhasilan JKN adalah hasil gotong royong. Dengan JKN yang kuat, kita optimis bangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Pujo.
Dewan Pengawas: Kunci di Tata Kelola dan Kolaborasi
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian. “Public Expose ini bentuk pertanggungjawaban kami. Tantangan ke depan adalah jaga finansial JKN, tingkatkan mutu layanan, perluas kepesertaan aktif, dan perkuat kolaborasi,” ujarnya.
Pengamat: JKN Wujud Amanah Konstitusi
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai JKN adalah wujud nyata UUD 1945. “BPJS Kesehatan sudah banyak kemajuan, dari mutu layanan sampai tata kelola. Ini harus terus dikuatkan bersama,” katanya.
Sementara Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menyebut pembiayaan JKN adalah investasi jangka panjang. “Bukan beban, tapi modal untuk manusia sehat dan ekonomi tumbuh. Perlu reformasi pembiayaan berbasis gotong royong dan efisiensi layanan,” jelas Telisa.
BPJS Kesehatan Kediri: Fokus Permudah Akses Peserta
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, mengaku capaian nasional jadi motivasi. “Kami pastikan peserta di Kediri makin mudah akses JKN. Sinergi dengan pemda, faskes, dan badan usaha terus kami perkuat agar layanan makin baik,” tutupnya.(Nang/Dhy)
Komentar