Kediri,Wartapanjalu.com – Suasana di depan Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri, Jalan Hasanudin, Kota Kediri, Senin (20/7/2026), memanas. Dua kelompok massa dengan tuntutan berbeda turun ke jalan dan sempat saling berhadapan hingga aparat kepolisian harus memasang barikade untuk mencegah bentrokan.
Di satu sisi, ratusan petani lereng Gunung Kelud yang tergabung dalam Paguyuban Petani Hutan Kelud Raya datang memberikan dukungan kepada Perhutani.
Sementara di sisi lain, massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar aksi menuntut transparansi pengelolaan kawasan hutan dan mempertanyakan penggunaan dana sewa lahan.
Petani: Sudah Bermitra dengan Perhutani Lebih dari 20 Tahun
Aksi damai yang digelar para petani dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap adanya pihak-pihak yang dinilai mencampuri pengelolaan kawasan hutan tanpa memiliki kewenangan di bidang kehutanan.
Mereka menegaskan telah menjadi mitra resmi Perhutani sejak tahun 2005 melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama lebih dari dua dekade, para petani menggarap lahan Perhutani di lima kecamatan, yakni Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, dan Ngancar, dengan total luas sekitar 2.000 hektare.
Koordinator aksi petani, Sugianto, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan kepada Perhutani sekaligus penolakan terhadap upaya penghentian aktivitas para petani di kawasan hutan.
“Tujuan kita adalah mendukung Perhutani. Karena kawasan hutan yang kita garap ada yang dibuat status quo dan melarang kami bergerak di hutan, maka akan kami lawan. Kami adalah mitra Perhutani dan memiliki Perjanjian Kerja Sama. Luas lahan yang kami kelola sekitar 2.000 hektare,” ujar Sugianto.
Perwakilan Perhutani kemudian menemui massa dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan para petani.
Massa SPSI Tuntut Transparansi Pengelolaan Hutan
Tak lama setelah aksi petani berlangsung, massa dari SPSI tiba di lokasi dan menggelar unjuk rasa dengan tuntutan berbeda.
Mereka meminta adanya keterbukaan dalam pengelolaan kawasan hutan, termasuk mempertanyakan aliran dana dari sewa kawasan hutan yang selama ini diterima.
Wakil Panglima Koordinator Kabupaten Kediri, Lucius Sugianto, menyatakan para anggota serikat pekerja merasa hak-haknya belum terpenuhi.
“Kami menuntut hak kelola kami sebagai anggota Serikat Pekerja Kebun. Selain itu, kami mempertanyakan uang sewa selama ini ke mana. Perhutani mengaku rugi, padahal ada penerimaan negara bukan pajak dari sewa pra-tanam atau hasil tanaman tegakan yang nilainya miliaran rupiah. Lalu ke mana uang sewa tersebut?” katanya.
Polisi Pasang Barikade, Bentrokan Berhasil Dicegah
Perbedaan tuntutan kedua kelompok massa sempat memicu ketegangan di depan kantor Perhutani.
Aparat kepolisian yang berjaga langsung memasang barikade untuk memisahkan kedua kubu. Situasi sempat memanas ketika massa pendukung Perhutani berusaha menerobos barikade menuju kelompok SPSI.
Beruntung, petugas berhasil meredam situasi sehingga bentrokan fisik dapat dihindari. Hingga aksi berakhir, kondisi keamanan tetap terkendali meski kedua kelompok tetap menyampaikan aspirasi masing-masing.(Nang)
Komentar