JAHE KETAN
Pak Lek Imam
Kediri,Wartapanjalu.com--Setiap tanggal 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Tetapi bagi saya, pertanyaan tentang demokrasi sebenarnya bisa jauh lebih sederhana: setelah kita memilih, apakah hidup warga menjadi lebih baik?
Pertanyaan itu penting karena demokrasi sering kali terlalu sibuk dibicarakan sebagai urusan pemilu, partai politik, lembaga pemerintahan, atau siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal bagi kita sebagai warga, khususnya warga Kota Kediri, demokrasi hadir dalam perkara yang jauh lebih sehari-hari.
Ketika seorang ibu memikirkan bagaimana anaknya berangkat ke sekolah dengan aman, itu urusan demokrasi. Ketika pedagang pasar berharap pembeli kembali ramai dan kebijakan parkir tidak justru membuat orang enggan mampir, itu juga urusan demokrasi. Ketika warga mempertanyakan jalan berlubang, lampu penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, sampah, air bersih, atau sulitnya mencari pekerjaan, sesungguhnya mereka sedang berbicara tentang hasil dari sebuah demokrasi.
Karena itu saya sedang mencoba memahami demokrasi dengan cara yang sintesa berbeda: demokrasi yang menolong.
Demokrasi yang menolong tidak berarti pemerintah harus selalu menuruti keinginan warga. Warga bisa keliru, pemerintah pun bisa keliru. Banyaknya suara tidak otomatis menjadikannya benar, sebagaimana kekuasaan juga tidak otomatis membuat seseorang paling tahu.
Di sinilah demokrasi membutuhkan satu kata penting: tanggung jawab.
Warga bertanggung jawab atas suara dan partisipasinya. Pemerintah bertanggung jawab atas kekuasaan dan kebijakannya. Wakil rakyat bertanggung jawab memastikan suara yang terdengar maupun yang tidak sempat terdengar tetap memperoleh tempat dalam pengambilan keputusan.
Maka demokrasi yang sehat bukan sekadar demokrasi yang memberi ruang kepada warga untuk bicara. Ia juga harus mempunyai kemampuan untuk mendengar, menimbang, lalu menolong.
Kota Kediri sebenarnya tempat yang menarik untuk menguji gagasan itu. Kota kita tidak terlalu besar. Jarak antara warga, pemerintah, DPRD, kampus, komunitas, media, dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat relatif dekat. Seharusnya kedekatan ini menjadi modal demokrasi.
Kita dapat membangun demokrasi yang tidak berhenti pada kotak suara lima tahun sekali, tetapi hidup dalam srawung sehari-hari: warga menyampaikan masalah, pemerintah membuka data dan menjelaskan pilihan kebijakan, akademisi membantu membaca persoalan, komunitas ikut menguji, media menjaga percakapan publik, dan wakil rakyat memastikan semuanya tidak berhenti menjadi keluhan.
Dengan cara demikian, kritik tidak harus selalu berarti perlawanan. Dukungan juga tidak harus berarti membenarkan semuanya.
Kita boleh berbeda posisi, berbeda pilihan, bahkan berbeda kepentingan. Tetapi pada akhirnya demokrasi harus diuji dengan pertanyaan yang sama: siapa yang tertolong?
Jika kebijakan membuat anak lebih aman pergi ke sekolah, pedagang kecil lebih mudah mencari nafkah, keluarga memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, anak muda mempunyai kesempatan berkembang, dan warga yang lemah tidak kehilangan tempat dalam pembangunan, di situlah demokrasi mulai menemukan maknanya.
Hari Demokrasi seharusnya bukan hanya perayaan tentang kebebasan memilih.
Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan yang lahir dari suara rakyat membawa tanggung jawab untuk kembali kepada rakyat.
Sebab demokrasi yang baik bukan hanya demokrasi yang memberi kita hak untuk menentukan siapa yang memerintah, tetapi demokrasi yang membuat kekuasaan mampu menolong.
Selamat Hari Demokrasi.
Kediri, 15 September 2026
Imam Wihdan Zarkasyi
Komentar