Warga Keluhkan PKL Memakan Bahu Jalan dan Akses Antar Kelurahan , DPRD Kota Kediri Siapkan Evaluasi
Kediri,WartaPanjalu.com – Persoalan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan akses lalu lintas di kawasan GOR Joyoboyo menjadi salah satu keluhan yang mencuat dalam agenda Reses Masa Persidangan Tahun 2026 DPRD Kota Kediri.
Agenda bertema “Kolaborasi – Transformasi” tersebut digelar di Gedung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan dihadiri langsung Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, S.T., M.M.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Lurah Banjarmlati, Andik Eko Guritno, S.H., mengatakan kegiatan reses memiliki arti penting karena masyarakat dapat menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, sejumlah aspirasi warga yang disampaikan melalui reses diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan dalam penyusunan program pada tahun anggaran mendatang.
Ia mencontohkan kebutuhan Posyandu di wilayahnya yang sebelumnya telah dikoordinasikan dan mendapat dukungan sehingga dapat diperjuangkan untuk direalisasikan.
Namun, persoalan kawasan GOR Joyoboyo menjadi perhatian tersendiri dalam sesi dialog. Warga lingkungan Gondak, Kelurahan Banjarmlati, Bu Lely, menyampaikan keluhan terkait keberadaan rombong PKL yang dinilai menggunakan bahu jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, turut mengganggu kelancaran arus kendaraan, terutama pada jam-jam tertentu.
Tak hanya PKL, keberadaan pembatas jalan atau portal di sisi utara kawasan GOR Joyoboyo juga dinilai menyulitkan mobilitas warga.
“Kalau bisa pedagang ditata dan dilokalisasi ke lapangan yang kosong. Portal juga kalau memungkinkan dibuka supaya akses warga antar Kelurahanebih mudah,” demikian aspirasi yang disampaikan warga dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Imam Wihdan mengatakan persoalan kawasan GOR Joyoboyo memang membutuhkan penataan yang tidak hanya melihat satu kepentingan.
Menurutnya, GOR Joyoboyo harus tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitas olahraga. Namun, keberadaan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Imam menyebut DPRD bersama Pemerintah Kota Kediri terus mengkaji skenario penataan kawasan tersebut.
“Kami akan koordinasikan dengan Dispora, terutama terkait penataan PKL dan pengelolaan lahan. Prinsipnya, kawasan olahraga tetap berjalan, tetapi aktivitas masyarakat dan ekonomi di sekitarnya juga harus mendapat solusi,” jelasnya.
Sementara terkait portal di kawasan GOR, Imam menerangkan bahwa penutupan akses tersebut sebelumnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan warga yang tengah berolahraga.
Keberadaan kendaraan bermotor yang melintas di area aktivitas olahraga dinilai berpotensi mengganggu sekaligus membahayakan masyarakat.
Meski demikian, kondisi di lapangan menurutnya perlu kembali dievaluasi. Terlebih, jika penutupan akses tersebut ternyata berdampak terhadap mobilitas warga di kawasan sekitar.
“Kami akan melihat lagi kondisi di lapangan. Kalau memang ada persoalan akses masyarakat, tentu akan kami carikan solusi yang paling tepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang muncul dalam reses tidak berhenti pada forum pertemuan. Setiap persoalan akan menjadi bahan koordinasi bersama pemerintah daerah agar dapat ditemukan solusi yang tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Reses pun diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin DPRD, tetapi benar-benar menjadi jembatan antara kebutuhan warga dengan kebijakan pembangunan Kota Kediri.(Sum/Her)
Komentar