Pemkot Kediri bersama BNPB dan Komisi VIII DPR RI menggelar sosialisasi mitigasi bencana, sekaligus mendorong penguatan logistik dan peralatan BPBD.
Kediri,WartaPanjalu.com – Pemerintah Kota Kediri mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan melibatkan santri dan relawan. Edukasi kebencanaan hingga penguatan logistik menjadi fokus sosialisasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang digelar di Ruang Joyoboyo, Selasa (20/10/2026).
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Terlebih, Kota Kediri memiliki sejumlah potensi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, bencana bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengantisipasinya.
“Bencana ini tidak bisa kita duga, kapan saja bisa terjadi. Tingkat kesadaran masyarakat terkait kebencanaan masih perlu ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, kita memberikan edukasi dan sosialisasi yang nantinya ditindaklanjuti dengan pelatihan,” ujar Vinanda.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat perlu memahami risiko di lingkungan masing-masing, mengetahui langkah penyelamatan, serta mampu bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Pemkot Kediri juga menilai keterlibatan santri dan pondok pesantren penting untuk memperluas jangkauan edukasi kebencanaan. Dengan jaringan sosial yang kuat, santri diharapkan dapat menjadi bagian dari relawan yang membantu masyarakat ketika bencana terjadi.
Santri Didorong Jadi Relawan Siaga Bencana
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, menegaskan bahwa santri memiliki potensi besar dalam mendukung penanggulangan bencana.
Menurutnya, keterlibatan santri tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Mereka perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan praktis dalam menghadapi situasi darurat.
“Kenapa ada santrinya juga? Karena kita kota santri. Sangat disayangkan kalau santri tidak dilibatkan dalam penanganan bencana, terutama bagaimana mereka bisa diberdayakan,” kata Gus An’im.
Selain penguatan sumber daya manusia, Gus An’im menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana BPBD Kota Kediri. Sejumlah peralatan penunjang disebut mulai berusia tua sehingga membutuhkan peremajaan.
Ia mengatakan, Komisi VIII DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong agar kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di daerah mendapat perhatian.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPBD dalam menjalankan tugas, terutama ketika harus merespons bencana yang membutuhkan penanganan cepat.
BNPB Tekankan Mitigasi dan Pengelolaan Logistik
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang Surya Putra mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemkot Kediri dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut tidak hanya membahas ancaman bencana, tetapi juga langkah mitigasi, kesiapsiagaan, serta tata kelola logistik dan peralatan yang akuntabel.
“Materinya berkaitan dengan bagaimana para santri dan relawan bisa memahami ancaman risiko bencana yang ada di Kota Kediri, kemudian upaya kesiapsiagaan apa yang dapat dilakukan dan mitigasi apa saja yang harus dipersiapkan,” ujar Bambang.
Bambang menegaskan, pengelolaan logistik menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Ketersediaan bantuan harus diimbangi sistem distribusi yang transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Melalui kegiatan ini, Kota Kediri diharapkan tidak hanya memiliki relawan yang siap bergerak, tetapi juga sistem penanggulangan bencana yang didukung peralatan memadai dan koordinasi yang kuat.
Pemkot Kediri pun didorong menindaklanjuti sosialisasi dengan pelatihan agar pengetahuan yang diperoleh santri dan relawan dapat diterapkan saat menghadapi keadaan darurat.(Sum/Her)
Komentar