Ketua DPRD Firdaus menilai kepastian jabatan Pj Sekda mendesak untuk segera diselesaikan. DPRD khawatir persoalan tersebut berdampak pada pembahasan APBD Kota Kediri.
Kediri,WartaPanjalu.com – Persoalan masa jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri mulai mendapat sorotan serius DPRD. Lembaga legislatif tersebut meminta Pemerintah Kota Kediri segera memberikan kepastian hukum terkait status Pj Sekda yang dinilai telah melampaui batas waktu penugasan.
DPRD Kota Kediri bahkan menjadwalkan rapat kerja bersama Wali Kota Kediri, Rabu (11/11/2026), untuk meminta klarifikasi resmi mengenai penunjukan dan pengangkatan Pj Sekda.
Namun, agenda yang digelar di Aula BKPSDM Kota Kediri itu tidak dihadiri Wali Kota. Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, mengaku tidak menerima pemberitahuan mengenai alasan ketidakhadiran kepala daerah tersebut.
Firdaus menjelaskan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu persoalan yang ingin diklarifikasi adalah masa penugasan Pj Sekda yang disebut telah melewati ketentuan.
Ia merujuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, yang mengatur masa jabatan Pj Sekda paling lama enam bulan atau dua kali tiga bulan.
“Tujuan kami mengadakan rapat kerja ini untuk mendorong agar segera diadakan Sekda yang baru. Mau tetap Pj ataupun definitif, karena Sekda dibutuhkan dalam pembahasan APBD,” terang Firdaus.
Menurutnya, keberadaan Sekda memiliki posisi strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran daerah. Karena itu, kepastian status pejabat yang menduduki posisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
DPRD juga mengingatkan agar persoalan administrasi dan legalitas jabatan tidak sampai menimbulkan maladministrasi dalam proses pembahasan APBD.
“Harapan kami, APBD ini tidak menjadikan maladministrasi. Maka Pj itu harus ada dan statusnya harus legal,” tegasnya.
Firdaus menyebut, langkah selanjutnya DPRD akan kembali mengundang Wali Kota Kediri untuk membahas persoalan tersebut. Namun, jadwal rapat lanjutan masih akan dikoordinasikan.
Terkait kemungkinan penggantian Pj Sekda atau pengangkatan Sekda definitif, Firdaus menyerahkan keputusan kepada mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Endang Kartika Sari kepada jurnalis memberikan penjelasan mengenai status jabatannya sebagai Pj Sekda Kota Kediri. Ia menyebut, berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Timur, dirinya masih mendapat persetujuan untuk menjalankan tugas hingga Desember 2026.
“Kalau Pj Sekda-nya sesuai dengan surat dari Gubernur, saya masih disetujui untuk menjabat sebagai Pj Sekda sampai dengan Desember,” ungkap Endang.
Saat ditanya mengenai kabar pencabutan surat persetujuan dari Gubernur tersebut, Endang menegaskan hingga kini belum menerima surat resmi terkait hal itu.
“Sampai sekarang belum kami terima,” jawabnya singkat.
Perbedaan sorotan antara DPRD dan penjelasan Pj Sekda ini membuat kepastian status jabatan tersebut menjadi perhatian. Terlebih, pembahasan APBD membutuhkan kepastian administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tidak bermasalah secara hukum.(Sum/Dhy/Her)
Komentar