Kediri,Wartapanjalu.com– Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Dies Natalies Badan Pengelola Latihan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kediri sukses menyelenggarakan Seminar Hari Pendidikan dan Lokakarya Perkaderan. Acara yang digelar Sabtu (2/5/2026) di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri ini mengusung tema “Good Education Governance (GEG) & Gerakan Mahasiswa: Strategi Kolektif Mengatasi Disparitas Akses dan Infrastruktur Pendidikan”.
Kegiatan ini menjadi wadah diskusi strategis antara elemen mahasiswa, pemerintah daerah, dan legislatif untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan pendidikan di Kota Kediri.
Dorongan Lahirnya Regulasi Baru dan Pemerataan Fasilitas
Ketua HMI Cabang Kediri, Chanifan Ibadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan melahirkan gagasan konkret yang berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan aspek fundamental yang masih jauh dari harapan ideal.
“Kami mengangkat tema Good Education Governance dan strategi kolaborasi gerakan mahasiswa dengan pemerintah untuk mengatasi disparitas pendidikan. Harapannya kegiatan ini bisa melahirkan gagasan yang memiliki kontribusi nyata,” ujar Chanifan.
Salah satu usulan utama yang disuarakan adalah perlunya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) baru di bidang pendidikan. Hal ini dianggap penting untuk memberikan payung hukum yang kuat mengingat masih banyaknya permasalahan, mulai dari infrastruktur hingga akses bagi masyarakat kurang mampu.
“Usulan dari kami adalah lahirnya Perda baru untuk bidang pendidikan karena pendidikan di Kota Kediri masih butuh perhatian serius, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
Ketimpangan Kualitas Guru dan Fasilitas Masih Terjadi
Sementara itu, Ketua KNPI Kota Kediri, Munjidul Ibad, menyoroti kesenjangan yang masih terjadi antar lembaga pendidikan. Ia menilai sekolah swasta dengan basis yayasan yang lemah cenderung tertinggal baik dari sisi fasilitas maupun kualitas sumber daya manusia.
“Dari sisi SDM, guru-gurunya kadang belum memenuhi standar, bahkan ada yang belum tersertifikasi. Persoalan utama ada pada keterbatasan fasilitas,” ungkap aktivis yang akrab disapa Bung Ibad ini.
Meski demikian, Ia mengakui bahwa capaian pendidikan Kota Kediri secara umum masih tergolong kompetitif dan konsisten berada di peringkat 5 hingga 10 besar di Jawa Timur. Namun, ketimpangan yang ada harus terus ditekan secara bertahap. Ia juga mengajak generasi muda meneladani etos kerja negara maju demi kemajuan bangsa.
Sejarah Panjang Kediri sebagai Kota Pendidikan
Anggota Dewan Golkar Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, dalam sambutannya mengingatkan kembali akar sejarah Kota Kediri yang telah menjadi pusat pendidikan selama hampir seribu tahun. Ia menekankan pentingnya demokratisasi pendidikan dan sinergi antar elemen.
“Kediri ini kota yang sudah hampir seribu tahun hidup dari ekosistem pendidikan. Pendidikan itu ibarat elevator, tidak terasa kita naik perlahan. Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah, tapi masyarakat dan mahasiswa juga harus bergerak,” kata Imam.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara pendidikan umum dan pesantren. Menurutnya, pesantren selama ini sering kali menjadi “gajah di ruang tamu” yang potensinya belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam skema pendidikan kota.
Menjaga Nyala Api Pendidikan
Menutup sambutannya, Wihdan menganalogikan pendidikan sebagai nyala api yang membutuhkan penjaga. Ia menyebutkan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas pendidikan di Kediri ada di tangan semua pihak.
“Ingat bahwa nyala api itu tidak bisa sendiri. Seseorang dan semua orang harus menjaganya. Harus ada yang menambah kayunya supaya api tetap berkobar, dan memastikan angin tidak membawanya ke arah yang salah,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk memastikan aturan main atau regulasi pendidikan di Kota Kediri tetap relevan dengan perkembangan zaman dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat agar “api ilmu” di Kota Kediri tidak pernah padam.
DPRD Siap Fasilitasi Pembahasan Perda Pendidikan
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menyambut positif inisiatif HMI. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemahasiswaan sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Terkait usulan Perda baru, pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. “Kalau memang inisiasi Perda ini diperlukan, tentu kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan elemen lainnya. Mahasiswa sebagai agen perubahan bisa memberikan masukan program apa yang perlu diakomodasi menjadi regulasi,” ujar Firdaus.
Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk terus menimba ilmu dan pengalaman karena merekalah yang akan menjadi pemimpin masa depan.
Transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Drs. Mandung Sulaksono, memaparkan upaya pemerintah daerah dalam pemerataan pendidikan. Salah satu langkah besar yang akan diterapkan adalah perubahan paradigma sistem penerimaan murid baru.
“Kita akan merubah pola pikir, tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Semua sekolah kita anggap favorit. Kami ingin orang tua melihat kemampuan anak, bukan memaksakan ke sekolah tertentu agar pemerataan kualitas bisa tercapai,” jelasnya.
Pemerintah juga terus berkomitmen menyalurkan bantuan sosial dan beasiswa melalui program seperti SR (Sekolah Rakyat) untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.(Nang/Her)
Komentar