Kediri,Wartapanjalu.com– Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi alarm keras bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Kediri. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi, S.T., M.M., mengambil langkah preventif dengan menggelar Sosialisasi Produk Hukum (SPH) di Kelurahan Ngampel, Minggu (03/05/2026).
Kegiatan yang menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini fokus pada upaya penekanan angka kekerasan serta peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan.
Deteksi Dini: Kunci Cegah Kekerasan dari Tingkat Bawah
Dalam pemaparannya di hadapan puluhan Kader Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Ngampel, Imam Wihdan Zarkasyi menekankan pentingnya kemampuan masyarakat dalam membaca “sinyal” bahaya. Menurutnya, deteksi dini adalah benteng pertama sebelum kekerasan terjadi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih peka mendeteksi sinyal potensi kekerasan di lingkungannya. Jika ada indikasi, segera cegah. Namun, jika sudah terjadi, jangan ragu untuk melapor melalui layanan Lapor Mbak Wali di 112, Satgas PPA, atau pihak kepolisian,” tegas Imam.
Pria yang juga duduk di Komisi A DPRD Kota Kediri ini menambahkan bahwa masa depan anak-anak sangat bergantung pada pola komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
Sinergi DP3AP2KB dan Kader Kelurahan
Senada dengan Imam, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasyir, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari legislatif hingga kader di tingkat akar rumput.
“Tujuannya satu: mewujudkan Kota Kediri yang benar-benar ramah terhadap perempuan dan anak. Kami terus berkoordinasi dengan lintas dinas untuk memastikan perlindungan ini berjalan maksimal,” ujar dr. Fajri.
Kehadiran para Kader KB dalam sosialisasi ini diharapkan menjadi motor penggerak edukasi bagi warga di lingkup RT/RW, mengingat merekalah yang paling awal mengetahui kondisi di lapangan.
Absennya Perangkat Kelurahan Ngampel Jadi Catatan Komisi A
Meski berjalan lancar, acara yang digelar di Balai Kelurahan Ngampel ini menyisakan catatan merah. Tidak nampak satupun perangkat Kelurahan Ngampel yang hadir dalam agenda krusial tersebut.
Menanggapi hal itu, Imam Zarkasyi selaku mitra kerja bidang pemerintahan menyatakan kekecewaannya. Ia menegaskan akan membawa masalah kedisiplinan ini ke forum evaluasi internal legislatif.
“Pemberitahuan acara ini sudah kami sampaikan secara resmi ke pihak kelurahan. Terkait ketidakhadiran seluruh perangkat ini, akan kami jadikan bahan evaluasi di Komisi A yang membidangi pemerintahan,” pungkasnya dengan nada tegas.(Di/Nang)
Komentar