Kediri,Wartapanjalu.com – Gelombang protes terkait dugaan rekayasa rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri kembali memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kediri Raya (AKAR) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada Rabu (13/5/2026).
Massa menuntut transparansi penuh dan penuntasan kasus hukum yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Aksi ini menjadi simbol mosi tidak percaya warga terhadap proses seleksi perangkat desa tahun 2023 yang diduga sarat akan praktik lancung.
Menagih Komitmen Bupati Kediri
Sekitar 500 peserta aksi memulai long march dari kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) menuju kantor Pemkab. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Siti Isminah, secara spesifik menagih janji politik Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito.
Siti mengingatkan kembali pernyataan Mas Dhito yang sempat berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun, termasuk Kepala Desa (Kades) maupun Camat, yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi rekrutmen.
”Pernyataan itu pernah disampaikan langsung kepada masyarakat. Hari ini kami datang untuk meminta komitmen tersebut dibuktikan secara nyata, bukan sekadar kata-kata,” tegas Siti di sela-sela aksi.
Soroti Fakta Persidangan dan Banding JPU
Menurut massa AKAR, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan mencederai integritas demokrasi di tingkat desa. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi suap, jual beli jabatan, hingga dugaan pembiayaan politik.
Selain itu, massa juga mempertanyakan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan banding terhadap putusan perkara tiga terdakwa. Langkah ini dinilai kontraproduktif dan berpotensi menghambat keadilan bagi para peserta seleksi yang dirugikan.
”Kami meminta seluruh proses dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Publik bertanya-tanya, apa urgensi dari banding tersebut?” tambah Siti.
Dukungan dari Aliansi Kediri Bangkit
Senada dengan AKAR, Ketua Aliansi Kediri Bangkit, Bagus Romadhon, turut menyuarakan dukungannya. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dalam mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya.
”Hingga hari ini kami belum melihat langkah nyata sebagaimana komitmen awal pemerintah daerah. Kami mendesak pendalaman keterlibatan oknum kades dan camat yang disebut dalam fakta persidangan menerima aliran dana,” ujar Bagus.
Ia memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak segera direspons, pihaknya telah menyiapkan rangkaian aksi lanjutan yang lebih besar dengan sasaran DPRD Kabupaten Kediri, Kejaksaan, hingga Polda Jawa Timur.
Bupati Absen Menemui Massa
Sayangnya, hingga aksi berakhir, baik Bupati maupun perwakilan pejabat tinggi Pemkab Kediri tidak tampak menemui massa. Berdasarkan keterangan salah satu pejabat internal Pemkab, Bupati dilaporkan tengah agenda di luar kantor untuk menerima tamu penting.
Meski merasa kecewa karena gagal berdialog secara terbuka, massa AKAR menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh aktor intelektual di balik skandal rekrutmen perangkat desa Kediri terungkap.(Nang)
Komentar