Kediri,Wartapanjalu.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang kini disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Kediri Raya tahun ini tampak tenang di permukaan. Namun, di balik ketenangan itu, riak-riak dugaan kecurangan rupanya sempat terendus dan memicu tindakan tegas dari elemen masyarakat.
Dewan Pengawas LSM SaRoJa ( Sahabat Boro Jarakan ) yang biasa disebut masyarakat sebagai Sarana Aspirasi Rakyat Jogo Kediri Supriyo mengaku telah melakukan pemantauan bersama anggotanya dengan membongkar adanya indikasi “permainan halus” dari oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan proses sakral ini demi keuntungan pribadi.
Tidak tanggung-tanggung, taktik pengawasan bak intelijen pun dikerahkan demi menjaga integritas dunia pendidikan.
Taktik ‘Intel’ di Sekolah Favorit: Foto Oknum Sudah Dikantongi
Langkah tak biasa diambil oleh SaRoJa pasca-melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang panitia SPMB beberapa pekan lalu. Supriyo menginstruksikan anggotanya untuk bergerak di bawah radar (kendali) menyamar secara bergilir demi memantau pergerakan di lapangan.
”Saya perintahkan seluruh anggota Saroja untuk bergilir, dua orang-dua orang. Mereka berlagak seperti intel, menyamar jadi calon wali murid atau peserta didik baru,” ujar Supriyo dalam keterangannya.
Operasi senyap ini menyasar tiga sekolah favorit di Kota Kediri—yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 1—serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
Hasilnya mengejutkan. Supriyo mengaku telah mengantongi bukti foto sejumlah oknum yang diduga mencoba mengintervensi sistem. Ia menyebut mereka sebagai ‘pendekar-pendekar Kediri’ yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari oknum legislatif,oknum dinas, oknum LSM, oknum ormas,oknum media, hingga oknum aparat penegak hukum.
Modus Lama yang Diperhalus: Dari ‘Suap Kolegial’ hingga Recycle Rapor
Lebih jauh, Supriyo mengungkap adanya dugaan praktik lancung bermodus ‘suap kolegial’ yang melibatkan oknum di salah satu SMP negeri di Kota Kediri. Oknum-oknum tersebut ditengarai menawarkan jasa pelancar dengan jaminan kursi di SMA favorit seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 7, dan SMAN 8, dengan meminta uang muka (DP) berkisar Rp5 juta.
”Ini seperti praktik yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kemarin sudah saya tegur salah satu tokoh di sana, saya minta kembalikan uang-uang itu. Jangan bermain tahun ini,” tegasnya.
Selain masalah suap, modus manipulasi nilai juga menjadi sorotan tajam. Karena sistem seleksi menggunakan pembobotan nilai rapor dua tahun terakhir, muncul dugaan manipulasi berupa recycle rapor atau mencetak rapor baru menggunakan kertas lama agar siswa yang tidak layak bisa lolos administrasi.
Antisipasi ketat tidak hanya dilakukan di wilayah kota. SaRoJa juga telah menempatkan personel untuk mengaudit ketersediaan bangku di delapan SMA Negeri Kota Kediri serta dua sekolah favorit di Kabupaten Kediri, yakni SMAN 1 Pare dan SMAN 2 Pare, hingga akhir Juli mendatang.
Kolaborasi dengan Dinas: “Mau Rekomendasi Siapapun, Coret!”
Kendati menemukan sejumlah celah, Supriyo mengapresiasi respons cepat dari jajaran Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Kediri, khususnya Kepala Cabang Dinas, Adi Prayitno. Menurutnya, sistem SPMB tahun ini justru menunjukkan perbaikan yang signifikan karena komitmen internal dinas untuk menjatuhkan sanksi berat bagi pelanggar.
Supriyo pun memberikan pesan terbuka dan jaminan keamanan kepada para panitia dan kepala sekolah agar tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak luar yang membawa surat rekomendasi ‘sakti’.
”Pesan saya kepada Pak Adi dan kawan-kawan penyelenggara pendidikan SMA, tidak usah takut. Putuskan sesuai aturan. Di belakang panjenengan semua ada kami,” kata Supriyo dengan nada optimistis.
Ia bahkan menegaskan siap pasang badan secara terbuka jika ada tekanan dari pejabat daerah maupun petinggi aparat.
“Mau rekomendasi Dandim, Kapolres, kalau perlu rekomendasi Wali Kota atau Bupati, saya yang akan lawan. Coret kalau memang tidak layak!” imbuhnya.
Memutus Rantai Korupsi Sejak Bangku Sekolah
Bagi SaRoJa, perjuangan mengawal SPMB bukan sekadar urusan administrasi masuk sekolah, melainkan investasi moral bangsa. Pendidikan adalah hulu dari karakter para calon pemimpin masa depan.
”Hari ini mereka baru masuk SMA, tapi lima atau sepuluh tahun lagi mereka adalah pemimpin kita. Kalau masuk sekolah saja sudah lewat cara curang dan menyuap, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi koruptor di masa depan,” pungkas Supriyo.Senin (22/06/2026)
Gerakan pengawasan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Kediri Raya kini semakin melek dan menolak keras mentalitas koruptif berseragam. Langkah kolaboratif antara elemen masyarakat dan dinas pendidikan diharapkan mampu melahirkan sistem yang adil, transparan, dan bersih demi masa depan anak bangsa.
Sementara itu Adi Prayitno Selaku Kacabdin Pendidikan Propinsi Jatim di Kediri saat dikonfirmasi melalui Telepon dan Pesan WhatsAppnya atas dugaan ataupun indikasi temuan Saroja belum memberikan respon atas hal tersebut.(Nang/Dhy)
Komentar