Sosialisasi di Pare menekankan pentingnya layanan KB, pendampingan keluarga, dan integrasi data untuk mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Kediri.
Kediri,WartaPanjalu.com – Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penurunan stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong peningkatan layanan Keluarga Berencana (KB), pendampingan keluarga, hingga pemanfaatan teknologi digital agar intervensi stunting di Kabupaten Kediri lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut mengemuka dalam sosialisasi dan penguatan program Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga yang digelar di Gedung Serbaguna Pare, Kabupaten Kediri, Selasa (20/10/2026).
Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Pusat, drg. Widwiono, M.Kes., menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui pelayanan kontrasepsi. Pendampingan pola asuh, konseling keluarga, serta edukasi bagi remaja juga harus berjalan beriringan.
“Ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Kita tidak hanya fokus pada pelayanan kontrasepsi yang merata dan terjangkau, tetapi juga pendampingan pola asuh anak, konseling keluarga, hingga pencegahan pernikahan dini melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R),” kata Widwiono di hadapan peserta.
Menurutnya, keberhasilan program juga bergantung pada kualitas data keluarga. Data yang dihimpun kader KB dan penyuluh di lapangan menjadi dasar untuk menentukan kelompok yang membutuhkan pendampingan, termasuk keluarga berisiko stunting dan masyarakat yang menghadapi persoalan kemiskinan.
Dengan data yang akurat, intervensi diharapkan tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Pemantauan Stunting Berbasis Digital
Penguatan program keluarga di Kabupaten Kediri turut didukung pemanfaatan teknologi digital. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, S.H., M.M., mengapresiasi komitmen Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri dalam mengawal program ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Salah satu inovasi yang disorot adalah aplikasi AKSI PENTING (Aplikasi Integrasi Pemantauan Stunting). Sistem tersebut dipadukan dengan fitur SIGAP PENTING PKK serta pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B.
Integrasi ini ditujukan untuk mempermudah pemantauan kondisi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Data keluarga dan pemetaan risiko stunting di tingkat kecamatan diharapkan membantu petugas mengenali persoalan lebih dini dan mempercepat tindak lanjut.
“Melalui sistem ini, pemantauan status gizi dapat dilakukan secara real-time. Integrasi data keluarga prasejahtera dan pemetaan risiko stunting di tiap kecamatan membuat alur notifikasi dini dan intervensi lintas sektor menjadi jauh lebih cepat dan terukur,” ujar Shodiqin.
Ia menyebut wilayah Kayen Kidul, Badas, hingga Pare sebagai bagian dari pemetaan risiko yang menjadi perhatian dalam upaya penanganan stunting.
Parlemen Dorong Program Berdampak Langsung
Dukungan terhadap penguatan program keluarga juga disampaikan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, Pulung Agustanto, S.I.P.
Pulung menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kader di lapangan menjadi kunci agar program pembangunan keluarga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tugas kami di parlemen adalah memastikan kebijakan serta penganggaran program penguatan keluarga dan penanganan stunting benar-benar berdampak langsung bagi warga, khususnya di Kediri dan sekitarnya,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti kader KB, tim pendamping keluarga (TPK), serta tokoh masyarakat. Para peserta diharapkan memperkuat peran pendampingan di tingkat keluarga, mulai dari edukasi kesehatan hingga pemantauan kelompok berisiko.
Melalui penguatan layanan KB, pendampingan keluarga, dan pemanfaatan data digital, BKKBN bersama pemerintah daerah menargetkan penanganan stunting di Kabupaten Kediri semakin terarah, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.(Sum/Her)
Komentar